Gabungan peternak dan mahasiswa minta Jokowi benahi tata niaga ayam ras

Elshinta.com - Peternak Unggas Mandiri yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) bersama peternak petelur dan gabungan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FAPET UNPAD, BEM FAPET UNSOED, BEM UI dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta Presiden RI Joko Widodo membenahi kelola tata niaga ayam pedaging dan petelur yang terus-menerus mengalami kerugian.

Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Kadma Wijaya mengatakan, pihaknya melakukan aksi damai yang digelar di Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kantor PT Charoen Pokphand Indonedia Tbk (CPIN), dan kantor PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA).

“Aksi kami menuntut pemerintah segera memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging dan telur. Saat ini, harga sarana pokok produksi tinggi tetapi harga jual ayam hidup dan telurnya murah sehingga sangat merugikan kami peternak rakyat mandiri pedaging dan petelur," kata Kadma di Gedung DPR, Senin (11/10) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi.

Sejumlah tuntutan disampaikan PPRN antara, lain importir GPS (Grand Parent Stock) wajib membuat pabrik olahan telur, menolak SE (Surat Edaran) Cutting yang berjilid-jilid, menaikkan harga telur dan ayam hidup sesuai Permendag No.7/2020, menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan perlindungan terhadap peternak UMKM dan mandiri.

“Tegakkan Peraturan Menteri Pertanian 32/2017, memberikan peranan kepada BUMN/Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga dan stok, melarang perusahaan integrator melakukan budidaya ayam broiler dan layer (telur),” papar Kadma.

Ketua Koperasi Peternak Kendal Suwardi menambahkan, pihaknya meminta pemerintah memberikan pemutihan atas hutang peternak rakyat mandiri, akibat imbas dari PPKM Covid-19. Ia juga meminta Komisi IV DPR RI untuk memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera menindaklanjuti dan bertanggungjawab atas arahan Jokowi pada 15 September 2021 lalu.

“Kami juga mengusulkan dibentuknya Kementerian Peternakan. Dan secepatnya menyediakan jagung sesuai dengan Permendag No.7/2020. Selama kenaikan harga jagung untuk pakan, Koperasi Peternak mencatatkan kerugian mencapai Rp 3,72 miliar sejak triwulan pertama tahun ini. Ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi peternak,” imbuh Suwardi.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, BEM UI, BEM Fakultas Peternakan (FAPET) Unsoed dan BEM FAPET Unpad menggelar demonstrasi memprotes harga telur dan daging yang merugikan peternak. Mereka meminta Kementan dan Kemendag turun tangan.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mewakili mahasiswa melakukan perjanjian yang tertuang dalam Pakta Integritas, menuntut Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera menuntaskan polemik perunggasan nasional yang selama ini menimpa peternak rakyat mandiri dan masyarakat umum. Pihaknya  melalui Pakta Integritas yang ditandatangani perwakilan Kementan dan Kemendag, meminta dalam 7x24 jam mengimplementasikan 4 arahan Presiden untuk penyelesaian masalah perunggasan yang disampaikan pada 15 September 2021 lalu.

“Berdasarkan kasus polemik perunggasan nasional selama 12 Tahun terakhir akibat di sahkannya UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melegitimasi kuasa penuh untuk korporasi atau perusahaan integrasi yang kemudian memonopoli sektor perunggasan nasional dan berdampak pada hancurnya peternak rakyat mandiri mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan keadilan dalam prinsip ekonomi pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 tidak hanya datang dari bangsa luar, tapi juga datang dari negara itu sendiri,” papar Leon.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan mendukung aksi damai peternak unggas mandiri dan mahasiswa menuntut Pemerintah untuk segera membenahi tata kelola perunggasan yang tidak kunjung selesai.

“Kami merespon peternak dan mahasiswa dan akan segera memanggil Menteri Pertanian untuk menjelaskan dan segera membantu penyelesaian persoalan peternak mandiri, sesuai pertemuan Presiden dengan peternak kemarin,” pungkas Budi.